Garut, Realita Indonesia.Com — Jawa Barat telah menjadi salah satu provinsi yang dipercaya menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak (PSP) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ). PSP adalah program kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang literasi, numerasi, dan karakter siswa. Di Jawa Barat, program ini telah berjalan sejak 2021 di 27 kabupaten atau kota dan saat ini sudah melibatkan 1852 sekolah tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta.
Selama tiga tahun, 2021-2023, pemerintah pusat memberikan dukungan pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak dalam bentuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, perbaikan kualitas pembelajaran, dan lainnya. Setelah tiga tahun berjalan, pemerintah daerah diharapkan mampu melanjutkan program secara mandiri. Melalui PSP, sekolah-sekolah penggerak didorong untuk mampu meningkatkan mutu pendidikan mereka selama tiga tahun ajaran.
Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Garut.Adalah SDN 3 Situgede Kecamatan Karangpawitan,Menyandang status sebagai sekolah penggerak, identik dengan sekolah yang maju dengan ketersediaan fasilitas mumpuni.Jangankan fasilitas, jumlah Guru kelas pun masih kekurangan.Disamping itu sarana sanitasi sekolah yaitu WC sangatlah minim,kita hanya mempunyai satu WC siswa yang digunakan untuk dua sekolah.
Ketika diwawancarai Realita Indonesia, Senin (7/8/23),Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Situgede 3 Kec. Karangpawitan,Dian Wahyudiana s.pd membenarkan, bahkan sekokah tersebut kekurangan Guru.
Jelas dia, pihaknya kekurangan tiga Guru kelas, sehingga untuk mengantisipasi terkait Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa, terpaksa menggabungkan kelas. “Sekarang Guru yang terdaftar di Dapodik sebanyak 5 orang,” Jelasnya.
“Bagaimana sekolah dapat menaikkan rating pendidikan, kalau tidak ada guru. Guru adalah salah satu tonggak keberhasilan salah satu sekolah,” tegas Kepsek.
Kami tidak tinggal diam, terang dia, pihaknya telah lama mengajukan penambahan Guru, baik ke Korwi, Dinas Pendidikan maupun BKD Garut, tapi belum juga terealisasi.
Ironisnya, kemarin ada Guru B. Inggris lolos P3K, malah di pindahkan ke sekolah lain. Padahal jika dipertahankan, tentu sangat membantu, tidak pusing mencari Guru lagi.
Diakui nya, selama kepemimpinannya, sudah mengantarkan dua orang guru menjadi kepala sekolah dan satu orang memasuki masa Paripurna. Tentu, itu merupakan suatu kebanggan, tapi di sisi lain menjadi dilema.
“Satu sisi dapat merubah paradigma guru, ada peningkatan dari guru menjadi kepala sekolah. Prihantinnya, sekolah kami jadi kekurangan Guru,” imbuhnya.
Diakhir wawancara,Dian Wahyudiana menuturkan, apabila tidak ada solusi untuk penambahan Guru, alternatifnya sekolah harus di merger, sehingga KBM bisa optimal.(Om Danur)
