24 Juli 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

UU Cipta Kerja Diteken Jokowi, Tapi Nilai Kualitas Investasi Ekonomi Indef Justru Mundur Kenapa Ya?

Realita Indonesia – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyatakan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Undang-undang atau UU Cipta Kerja justru mendorong kemunduran bagi kualitas investasi.

“Apakah investasi dari negara maju akan meningkat pasca-Omnibus Law? Sepertinya saya ragu,” tutur Bhima saat dihubungi pada Selasa, 3 November 2020.

Bhima menjelaskan, Jokowi dinilai tidak menghiraukan protes buruh yang akan berdampak bagi kepercayaan pemodal. Padahal, dalam menjaring investor dari negara-negara maju, prinsip pemerintah yang menjamin bahwa perlindungan lingkungan hidup dan hak pekerja tidak mengalami kemunduran menjadi hal paling penting.

Di saat yang sama, penerbitan UU Cipta Kerja masih menuai polemik karena buruh memandang sejumlah pasal akan merugikan kaum pekerja. Munculnya UU ini pun dianggap cacat hukum karena naskahnya mengalami sejumlah perubahan meski beleid telah disahkan di DPR.

Baca Juga :   Kemnaker Ida : Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Gratis

“UU Omnibus Law nekat disahkan, artinya tidak menghiraukan protes yang juga dilayangkan oleh investor global, retailer, dan brand internasional,” kata Bhima.

Bhima melanjutkan, UU Cipta Kerja pun tidak akan langsung mendongkrak masuknya investasi karena pemodal masih mempertimbangkan isi dari peraturan turunan dari beleid itu. Walhasil, Bhima menduga sikap wait and see dari investor masih bakal berlangsung lama.

Jokowi meneken UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Senin petang, 2 November 2020. Sehari setelah UU resmi ditandatangani, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) langsung mengajukan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.

“Pagi ini kami akan secara resmi akan mendaftarkan gugatan judicial review ke MK terhadap uji materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa, 3 November.

Baca Juga :   Tunggun Izin Dari Kemendikbud, Terkait Penataan Kawasan Wisata Candi Borobudur Yang Belum Rampung

KSPI juga masih akan melanjutkan aksi penolakan terhadap undang-undang dan melakukan mogok kerja sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan yang berlaku. Said menjamin aksi yang digencarkan buruh bersifat anti-kekerasan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjdiatan mengatakan pemerintah terus mendorong masuknya investasi di masa pandemi. Salah satunya dengan pengesahan Omnibus Law.

“Kita dorong pengesahan Omnibus Law dan mendukung kalangan bisnis dan masyarakat yang terkena dampak Covid-19,” tutur Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis petang, 1 Oktober 2020.

Ia mengklaim Omnibus Law menjadi kunci untuk memudahkan investasi masuk. Utamanya, ujar Luhut, dalam hal penyederhanaan perizinan hingga kawasan ekonomi khusus.

Editor : Realita Indonesia

Baca Juga :   HEADLINE : Pendiri Freeport Wafat, Boeing Respons Sriwijaya Air Jatuh

Sumber : tempo.co

Bagikan :
error: Content is protected !!