Tolak UU Ciptaker, Jokowi Diminta Keluarkan Perppu Oleh Serikat Pekerja Ketenagalistrikan

Realita Indonesia – Dalam setahun ini sudah beberapa kali masyarakat meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membatalkan undang-undang (UU) yang baru disahkan. readyviewed Demonstrasi besar-besaran pernah terjadi di sejumlah daerah untuk memprotes pengesahan UU Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Sekarang akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan para buruh meminta pembatalan UU Cipta Kerja (Ciptaker). Sejumlah serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan menyatakan kecewa dengan sikap pemerintah dan DPR yang seperti dikejar setoran dalam menggarap dan mengesahkan UU Ciptaker.

Ketua Umum PP Indonesia Power, PS Kuncoro menyatakan subklaster ketenagalistrikan dalam Omnibus Law ini berpotensi melanggar konstitusi. Aturan dalam UU Ciptaker tidak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi No.111/PUU-XII/2015 tentang penyediaan tenaga listrik.

Baca Juga :   Ma'ruf Amin : Mengakui Literasi Wakaf Di Indonesia Masih Rendah

“Hal ini akan mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak lagi dikuasai negara,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/9/2020).

PS Kuncoro menyatakan hal itu berpotensi pada kenaikan tarif listrik untuk masyarakat. Dia mengklaim sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak-pihak terkait mengenai dampak buruk yang ditimbulkan UU Ciptaker.

“Akan tetapi aspirasi dan masukan yang kami sampaikan hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kan. Sebelumnya, para wakil rakyat telah berjanji akan menjadikan putusan MK sebagai pegangan penyusunan UU Ciptaker,” tuturnya.

Faktanya, janji itu terlupa pada saat pembahasan subklaster ketenagalistrikan UU Ciptaker. Kuncoro menjabarkan beberapa hal yang mengancam sektor ketenagalistrikan. Pertama, hak DPR untuk konsultasi rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) dihilangkan.

Baca Juga :   Inves Tesla Di Indonesia, Luhut Pandjaitan : Tak Lama Lagi!

Hal itu akan mengakibatkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional sulit tersalurkan. Perencanaan ketenagalistrikan berpotensi hanya untuk kepentingan dan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

Kemudian, masuknya kembali Pasal 10 ayat (2) mengenai unbundling sektor pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan. Juga kehadiran Pasal 11 ayat (10 yang memperbolehkan badan usaha swasta dalam penyediaan listrik akan menghilangkan fungsi kontrol negara.

Untuk itu, serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan meminta UU Ciptaker dibatalkan. “Presiden harus mengambil sikap tegas untuk mengeluarkan perppu yang menunda pemberlakuan UU cipatker sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” pungkasnya.

Editor :Realita Indonesia

Sumber :sindonews.com

Bagikan :
error: Content is protected !!