14 Mei 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

Sistem Ganjil Genap Dijakarta Tidak Dihapus, Pinta Wakil Ketua DPRD DKI

Realita Indonesia – DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mempertahankan kebijakan ganjil genap di 25 ruas jalan yang berlaku saat ini. DPRD pun meminta armada angkutan umum ditambah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 ditransportasi massal.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik mengatakan, evaluasi mengenai sistem ganjil genap harus dilakukan dengan jelas dan benar. Menurutnya, apabila memang terjadi peningkatan angkutan umum dan menyebabkan kluster baru penyebaran Covid-19 di angkutan umum, solusinya bukan malah menghapus ganjil genap. Tetapi justru menambah armada angkutan umumnya.

“Kapasitas penumpang kan dikurangi 50% dalam satu angkutan umum. Nah tambah jadi dua armada untuk mengangkut 100%. Kereta juga begitu,” kata Taufik.

Baca Juga :   Unair Surabaya Ciptakan Teknologi Hiperspektral untuk Pertanian dan Budidaya Perairan

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, dengan adanya sistem ganjil genap, DKI memiliki instrumen pembatasan mobilitas warga. Sehingga, masyarakat bisa berkegiatan dirumah ketika kendaraannya dilarang melintas.

Namun, lanjut Taufik, Pemprov DKI Jakarta juga harus mengatasi hulu dari pengendalian mobilitas tersebut, yaitu dengan memperketat pembatasan kerja di perusahaan dan kegiatan lainnya.”Kalau mau ganjil genap ditiadakan sementara ya silakan saja. Tapi harus benar evaluasinya,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyatakan ada beberapa klaster persebaran Covid-19 yang kini berkembang di masyarakat. Selain klaster perkantoran, ada juga klaster transportasi umum. Angka positif Covid-19 ikut meningkat semenjak pemberlakuan ganjil genap oleh Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga :   Pendakian ke Gunung Semeru Harus Tunggu Dua Pekan Lagi

Untuk itu dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi sistem ganjil genap tersebut.“Klaster-klaster yang berkembang di masyarakat yakni klaster perkantoran dan juga klaster transportasi umum,” kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2020 lalau.

Editor : Realita Indonesia
Sumber : sindonews.com
Bagikan :
error: Content is protected !!