Si Pembela Papua, Veronica Koman Diminta Kembalikan Beasiswa

veronica koman,pembela papua (foto Dok.cnnindonesia.com )

Realita Indonesia – Nama pegiat hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman kembali bikin geger setelah mengaku diminta pemerintah mengembalikan uang beasiswa senilai lebih dari Rp773 juta saat menempuh jenjang pendidikan pascasarjana di Australia.

Vero, yang merupakan peraih beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, itu mengklaim hukuman finansial itu dimaksudkan agar dirinya berhenti berbicara dalam mengadvokasi isu-isu HAM di Papua.

“Pemerintah Indonesia menerapkan hukuman finansial sebagai upaya terbaru untuk menekan saya berhenti melakukan advokasi HAM Papua,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (11/8).

Lihat juga: Veronica Koman Diminta Kembalikan Uang Beasiswa Rp773 Juta

Sebagai aktivis HAM, Vero dikenal karena sejumlah advokasinya, terutama isu Papua, dan tak segan berkonfrontasi dengan pemerintah. Keberaniannya ini tak lepas dari rekam jejak pendidikan dan kariernya di lembaga advokasi HAM.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, Vero tercatat sempat menempuh pendidikan jenjang sarjana di Universitas Pelita Harapan dengan spesialisasi Hubungan Internasional selama lima tahun (2006-2011).

Baca Juga :   Di Jakarta Barat, Ribuan Hewan Penular Rabies Telah Di Vaksin

Kala itu, dia sempat menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional pada tahun 2009. Selain kiprahnya di kegiatan organisasi, wanita kelahiran Medan 1988 itu sempat memenangi perlombaan debat hukum.
Infografis Sentuhan Jokowi di Papua
Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Sebelum melanjutkan ke jenjang Pascasarjana pada 2016, Vero terlebih dahulu bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 2014. Di lembaga ini, dia aktif menangani perkara-perkara yang yang dialami kelompok marginal.

Vero secara terbuka pernah menolak rencana tes keperawanan bagi calon polisi wanita. Pada medio 2015, ia mendampingi 7 santriwati dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ustad di sebuah pondok pesantren.

“Logika Polri yang bilang kalau tidak perawan lantas tidak bermoral itu sangat tidak berdasar dan tidak nyambung. Saya tanya balik, apakah suatu institusi yang melakukan kekerasan terhadap perempuan secara sistematis itu bermoral?” cetusnya, menyindir Polri, pada Kamis 20 November 2014 dikutip dari bantuanhukum.or.id.
Lihat juga: Veronica Koman, dari LBH Jakarta, Ahok Hingga Aktivis Papua

Baca Juga :   Pesawat CN-235 Karya Indonesia Lagi Banyak Peminat, Kira-kira Berapa Sih Harganya??

Di pengujung 2014, atau satu bulan usai tragedi berdarah di Paniai, Papua, ia terpantau ikut Gerakan #PapuaItuKita bersama sejumlah pengacara lain di LBH Jakarta.

Kala itu, Veronica Koman selaku pengacara publik LBH Jakarta mengkritik sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap lamban untuk memerintahkan pengusutan kasus pembunuhan di Paniai 8 Desember 2014.

“Tidak ada sikap prihatin terhadap korban dan tegas dari Jokowi sebagai Presiden,” ujar Veronica ketika itu.
Infografis Titik Kerusuhan Imbas Insiden Mahasiswa PapuaFoto: CNN Indonesia/Timothy Loen

Sejak 2016, ia melanjutkan pendidikan pada Program Master of Laws di Australian National University.

Vero tetap konsisten mengadvokasi kasus-kasus HAM Papua. Puncaknya, terkait kasus ujaran rasialisme di asrama mahasiswa Papua, di Surabaya, September 2019.

Baca Juga :   Bila Liga 1 Dilanjutkan, Persib telah Siapkan Opsi Hidupkan Atmosfer Laga

Saat itu, ada serangkaian demonstrasi besar di berbagai daerah. Kerusuhan pun pecah, terutama di berbagai daerah di Papua.
Lihat juga: Mahfud MD: Veronica Koman Punya Utang ke Indonesia

Veronica, yang aktif berkicau di akun Twitter-nya soal kasus itu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penghasutan. Lantaran posisinya ada di luar negeri, Vero jadi buron interpol lewat penerbitan red notice. Selain itu, adapula ancaman pembatalan paspor.

“Kini pemerintah memaksa saya untuk mengembalikan beasiswa yang pernah diberikan kepada saya pada September 2016. Adapun jumlah dana yang diminta adalah sebesar IDR773,876,918,” ujar Vero.

Kementerian Keuangan sejauh ini belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Puspa Rahayu, belum membalas pesan maupun telefon dari CNNIndonesia.com.

Editor : Realita Indonesia
Sumber : cnnindonesia.com

Bagikan :
error: Content is protected !!