27 Juli 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

Sejumlah Mantan Anggota DPRD dan Polewali Mandar Diperiksa Penyidik KPK

Realita Indonesia – Puluhan mantan dan anggota aktif DPRD periode 2014-2019 Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), diperiksa Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/11). Pemeriksaan di aula Mapolres Polman, diduga terkait soal klarifikasi pembahasan anggaran tahun 2016-2017 di sana.

Informasi yang diterima merdeka.com, pemeriksaan dimulai sejak pukul 08.30 WITA hingga sore. Ada 11 mantan anggota DPRD periode 2014-2019 bersama beberapa anggota DPRD yang masih aktif diperiksa bergantian.

Pemeriksaan berlangsung secara tertutup dan dijaga ketat personel Polres Polman. Beberapa wartawan hanya mengambil gambar dari luar gedung.

Salah seorang mantan anggota DPRD periode 2014-2019 dari Partai Demokrat, Juanda membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK.

Baca Juga :   Untuk Tingkatkan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia, Kemenkes Langsung Gandeng USAID

“Ia benar hari ini saya memenuhi panggilan KPK di aula Polres Polman bersama beberapa mantan anggota DPRD Polman lainnya,” kata Juanda.

Dia enggan membeberkan detail pertanyaan yang diajukan KPK dan meminta wartawan untuk melakukan konfirmasi langsung kepada penyidik KPK.

“Saya dipanggil penyidik KPK untuk mengklarifikasi pembahasan anggaran tahun 2016-2017,” ucapnya.

Terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa sejak hari Senin kemarin penyidik berada di Polman.

“Benar mulai hari Senin, 16 November 2020, penyidik KPK ada permintaan keterangan terhadap beberapa anggota DPRD di Kabupaten Polewali Mandar. Dan hal ini dilakukan terkait kegiatan penyelidikan,” tutur Fikri.

Menurut Ali Fikri, jika dalam penyelidikan ditemukan adanya indikasi pidana, maka KPK akan meningkatkan status menjadi penyidikan.

Baca Juga :   Jusuf Kalla Berterima Kasih Kepada Anies, Karena DKI Paling Banyak Bantu Masjid

“Jika kemudian setelah adanya permintaan keterangan tersebut ada indikasi peristiwa pidana, maka KPK akan meningkatkan pada proses penyidikan,” pungkas Fikri.

Sumber : Merdeka.com

Editor : Realita Indonesia

Bagikan :
error: Content is protected !!