Segera Terbit Untuk Fatwa Halal Vaksin Covid-19 Sinovac

Realita Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan perkembangan terakhir dari persyaratan halal untuk Vaksin Covid-19 dari Sinovac. Menurutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah selesai melakukan kajian.

“Telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih MUI telah bekerja keras untuk memberikan fatwa itu,” kata Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Pengadaan dan Tindak Lanjut Kedatangan Vaksin Covid-19, Senin (7/12/2020).

Menurut kaidah fiqih, vaksin ini termasuk kategori sesuatu yang darurat. Jika seandainya tidak ada satupun vaksin di dunia ini yang berstatus halal maka bukan berarti tidak boleh dipakai.

Baca Juga :   Wapres : Ingin Masyarakat Dan Tokoh Agama Bekerja Sama Untuk Cegah Terorisme

“Jadi walaupun itu statusnya tidak halal kalau itu dimaksudkan untuk menghindari kegawatdaruratan, maka itu wajib bukan hanya boleh tapi wajib digunakan karena kematian kedaruratan itu harus disingkirkan menurut hukum agama,” jelasnya.

Tetapi kalau memang ada vaksin yang berstatus halal, maka itu lebih diutamakan untuk dipilih. Tidak boleh ketika dihadapkan pilihan antara vaksin yang tidak halal dan vaksin yang yang halal kemudian dipilih yang tidak halal, itu yang tidak boleh.

“Karena itu atas keputusan ini saya kira sangat tepat,” katanya.

Adapun Muhadjir Effendy menjelaskan tujuan dari vaksinasi adalah pertama untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian yang diakibatkan oleh virus covid-19.

Baca Juga :   Ingin Mempercepat Adanya Herd Immunity, Pemerintah Berupaya Dengan Datangkan Vaksin AstraZeneca

Lalu yang kedua adalah untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan terutama dalam kaitan dengan ancaman covid-19.

“Yang ketiga adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan dan yang terakhir adalah mendorong produktivitas ekonomi dan meminimalisir dampak negatif dari akibat menurunnya atau terjadinya hibernasi ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.

Editor : Realita Indonesia

Sumber : Liputan6.com

Bagikan :

Next Post

Aturan Libur Bagi Pekerja Saat Pilkada Diterbitkan Oleh Menaker Ida Fauziyah

Sel Des 8 , 2020
Realita Indonesia – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengingatkan para pengusaha agar memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk menggunakan hak suaranya dalam Pilkada, sembari tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur […]

Breaking News

error: Content is protected !!