Segera Terbit Untuk Fatwa Halal Vaksin Covid-19 Sinovac

Realita Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan perkembangan terakhir dari persyaratan halal untuk Vaksin Covid-19 dari Sinovac. Menurutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah selesai melakukan kajian.

“Telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih MUI telah bekerja keras untuk memberikan fatwa itu,” kata Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Pengadaan dan Tindak Lanjut Kedatangan Vaksin Covid-19, Senin (7/12/2020).

Menurut kaidah fiqih, vaksin ini termasuk kategori sesuatu yang darurat. Jika seandainya tidak ada satupun vaksin di dunia ini yang berstatus halal maka bukan berarti tidak boleh dipakai.

Baca Juga :   Untuk Pengadaan Vaksin, Pihak Pemerintah Sudah Siapkan Rp 35,1 Triliun

“Jadi walaupun itu statusnya tidak halal kalau itu dimaksudkan untuk menghindari kegawatdaruratan, maka itu wajib bukan hanya boleh tapi wajib digunakan karena kematian kedaruratan itu harus disingkirkan menurut hukum agama,” jelasnya.

Tetapi kalau memang ada vaksin yang berstatus halal, maka itu lebih diutamakan untuk dipilih. Tidak boleh ketika dihadapkan pilihan antara vaksin yang tidak halal dan vaksin yang yang halal kemudian dipilih yang tidak halal, itu yang tidak boleh.

“Karena itu atas keputusan ini saya kira sangat tepat,” katanya.

Adapun Muhadjir Effendy menjelaskan tujuan dari vaksinasi adalah pertama untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian yang diakibatkan oleh virus covid-19.

Baca Juga :   UU Pun Tak Tuntas Tahun Ini, Dan Harga Belum Kompetitif Dari Kendala EBT

Lalu yang kedua adalah untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan terutama dalam kaitan dengan ancaman covid-19.

“Yang ketiga adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan dan yang terakhir adalah mendorong produktivitas ekonomi dan meminimalisir dampak negatif dari akibat menurunnya atau terjadinya hibernasi ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.

Editor : Realita Indonesia

Sumber : Liputan6.com

Bagikan :
error: Content is protected !!