13 Juni 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

Sebelum Akhir Tahun 2020, Kementrian PUPR Akan Tuntaskan Program Padat Karya

Realita Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah mengejar realisasi penyerapan tenaga kerja Padat Karya Tunai (PKT) hingga 100 persen sebelum akhir 2020. Terbagi ke empat bidang pekerjaan dan didanai hingga Rp 13,4 triliun, berbagai program infrastruktur sipil tersebut ditargetkan bisa meraup  total 638.990 pekerja yang penghasilannya terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Lilik Retno Cahyadiningsih, mengatakan sebagian besar PKT yang diprogramkan lembaganya sudah mencapai target. “Ada yang masih 93 persen, tapi saya dorong teman-teman di lapangan mempercepat penyerapan di setiap proyek,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 18 November 2020.

Enam jenis pekerjaan PKT sumber daya air ditargetkan menyerap 246.766 pekerja. Dari keenamnya, hanya proyek penampung air baku mandiri atau disebut akuifer buatan simpanan air hujan (ABSAH) yang belum menyerap 100 persen pekerja, hingga 14 November lalu.

Baca Juga :   Waspada!! Belum Usai Covid-19, kini Virus Nipah menjadi Ancaman Baru Pandemi

Merujuk data kementerian, proyek padat karya ABSAH tersebar di 104 lokasi. “Tantangan proyek sumber air itu hanya hujan belakangan ini, tapi selalu kami update perkembangannya,” ucap Lilik.

Dalam rapat di Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat, Senin lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengatakan PKT lembaganya sudah terealisasi hingga 90,93 persen, dari baik dari segi penyerapan anggaran maupun pekerja. “Kami sudah serap 630 ribu orang dari target total, akan kami percepat pelaksanaannya di sisa tahun anggaran ini.”

Selain mendukung pemulihan ekonomi nasional, kata Basuki, obral proyek PKT untuk masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan sekaligus strategi untuk mengejar realisasi pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2020, sebesar Rp 87,8 triliun.

Padat karya menjadi salah satu program Presiden Joko Widodo untuk menjaga perekonomian daerah yang terdampak pandemi, selain juga Program Keluarga Harapan, atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan, maka desa menjadi penyangga, menjadi buffer, karena terjadinya arus balik perpindahan penduduk dari kota ke desa,” tutur Jokowi.

Baca Juga :   HEADLINE : Pendiri Freeport Wafat, Boeing Respons Sriwijaya Air Jatuh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sudah menegaskan bahwa fokus belanja infrastruktur pemerintah tahun depan terarah pada penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi. “Diarahkan pada infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan priwisata,” kata dia.

Kepala Ekonom PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), Kadek Dian Sutrisna Artha, sempat mengatakan proyek infrastruktur menjadi salah satu pendorong utama pemulihan ekonomi. Dia menilai sektor ini berdaya ungkit yang besar dan paling cepat menyerap tenaga kerja.

“Misalnya infrastruktur dasar berupa pembangunan waduk, kemudian jalan, akan banyak digulirkan,” kata dia dalam sebuah diskusi virtual, awal bulan ini.

Padat karya pun digelar beberapa kementerian lain yang menjadi penunjang infratsruktur. Kementerian Perhubungan, misalnya, menganggarkan Rp 5,9 triliun untuk berbagai pekerjaan padat karya di bidang transportasi darat,udara, kereta api, laut, serta pengembangan sumber daya manusia.

Baca Juga :   Soal Guru Nggak Bisa Jadi PNS Lagi, Tapi Ini Loh Sederet Keuntungan Saat Menjadi PPPK

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menganggarkan Rp 11,1 triliun untuk program serupa.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) juga dapat dikerjakan melalui Program Padat Karya.

“Diperkirakan dapat memberi tambahan tenaga kerja langsung sebesar 209.139 orang selama periode 2020-2024,” kata Wahyu yang juga adalah Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Editor : Realita Indonesia

Sumber : Tempo.co

Bagikan :
error: Content is protected !!