26 Juli 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

PSBB Diganti Dengan Sebutan ‘PPKM’, Apa Bedanya Ya??

Realita Indonesia – Pemerintah menggunakan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengurangi gerak publik di Jawa dan Bali saat pandemi Covid-19. Sebelumnya, pemerintah memakai istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan PPKM berlangsung selama 2 minggu, terhitung 11 Januari sampai 25 Januari. Cakupannya adalah regional Jawa dan kabupaten/kota dengan parameter tertentu.

“Pertama ditegaskan ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat. Kedua, masyarakat jangan panik. Ketiga, kegiatan ini mencermati perkembangan Covid-19 yang ada,” katanya melalui diskusi virtual, Kamis, 7 Januari 2021.

Adapun ada empat hal yang diatur dalam PPKM, yakni:

1. Tingkat kematian akibat Covid-19 di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau di atas 3 persen.

Baca Juga :   Catatan Krisis Terhadap Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

2. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 persen.

3. Tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14 persen.

4. Tingkat keterisian rumah sakit di atas 70 persen.

Kemudian PPKM membatasi tujuh hal, yakni:

1. Membatasi tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

2. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring.

3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan menjaga protokol kesehatan ketat.

4. Melakukan pembatasan terhadap jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Kemudian makan minum di tempat maksimal 25 persen dan pemesanan makanan melalui delivery tetap diizinkan.

Baca Juga :   Bener Nggak Sih, Kalo Vaksin Itu Bisa Mengubah DNA?? Ini 5 Fakta Tentang Vaksin Covid-19

5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

6. Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol yang lebih ketat.

7. Selanjutnya, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga akan diatur.

Sementara itu PSBB adalah peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Menurut Kementerian Kesehatan, PSBB berbeda dengan karantina wilayah (lockdown), di mana masyarakat tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah.

Baca Juga :   Kapolri Lystio Sigit Ingin Buat SIM Dan Urus STNK Lewat Online, Dengan Diberi Waktu 100 Hari

Meski demikian, PSBB bersifat lebih ketat daripada imbauan menjaga jarak social (social distancing).

Editor : Realita Indonesia

Sumber : Tempo.co

Bagikan :
error: Content is protected !!