Polemik di Bank Bukopin, Ini Duduk Perkaranya

Nasabah PT Bank Bukopin Tbk saat mengantre di Kantor Cabang Bank Bukopin di Jalan Jendral Sudirman, Samarinda, Kalimanta Timur, Kamis (2/7/2020).(foto Dok.tempo.com )

Realita Indonesia – Bosowa Corporation melayangkan gugatan kepada Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) terkait proses akuisisi KB Kookmin Bank terhadap saham PT Bank Bukopin Tbk (BBKP).

Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dengan nomor perkara 480/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tertanggal 24 Agustus 2020.

“Kami sudah menunjuk pengacara dan melayangkan gugatan ke pengadilan negeri di Jakarta Pusat. Kita gugat perbuatan melawan hukum,” kata Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Rudyantho seperti dikutip dari Antara, Rabu (26/8/2020).

Rudyantho mengatakan, gugatan ini dilakukan karena OJK menganggap Bosowa sebagai pemegang saham, bertanggung jawab dalam penurunan harga saham Bank Bukopin, hingga Rp180 per lembar saham.

Padahal, menurut dia, pemegang saham tidak mempunyai kapasitas langsung dalam pengelolaan perseroan dan persoalan turunnya nilai saham itu terjadi karena manajemen yang bermasalah.

“Siapa yang disalahkan dalam kondisi seperti ini. Kenapa saat ini justru pemegang saham yang menanggung masalah tanpa pernah mengurai sebenarnya apa persoalan pokok dalam masalah ini,” kata dia.

Dalam kasus tersebut, OJK tidak memberikan solusi yang baik karena justru memberikan tekanan kepada Bosowa dan memberikan surat perintah bahwa pemegang saham mayoritas pada waktu itu melakukan kesalahan.

Baca Juga :   Foto Dan Video Kini Bisa Dikirim Ke Dropbox, Bagi Pengguna Facebook

“Kita diberikan surat perintah melakukan tindakan. Kami tanyakan surat perintah mana? Namun yang ada justru adalah surat perintah yang kami harus melanggar UU,” ujar dia.

Saham Bosowa terdilusi

Ia juga mempertanyakan keputusan OJK yang memberikan kuasa kepada tim asistensi untuk mewakili Bosowa dalam RUPS Luar Biasa yang berlangsung pada Selasa (25/8/2020).

Dengan kondisi itu, hak pemegang saham akan terdelusi, padahal hak Bosowa tersebut masih dijamin dalam UU perseroan. Situasi itu juga mempercepat pengambilalihan saham Bank Bukopin oleh KB Kookmin Bank.

“Hak pemegang saham Bosowa Corporindo itu melekat dan diatur dalam UU perseroan bahwa jangankan melepaskan sahamnya, menjaminkan saja itu sesuatu yang harus minta persetujuan pemegang saham,” kata dia.

Selain itu, gugatan ini dilakukan karena OJK meminta agar Bosowa segera menandatangani Letter of Undertaking (LoU) atau surat pengikatan dengan KB Kookmin dengan syaratnya ditentukan oleh Kookmin.

“Mana mungkin OJK selaku pegawas memberikan persetujuan. Ini pelanggaran juga sebagai netralitas pengawas dan syarat lain yang melekat sebagai otoritas yang tidak boleh mencampuri hal-hal bersifat komersil,” kata Rudyantho.

Baca Juga :   '700 Rumah Sakit Swasta Belum Terima Insentif Tenaga Kesehatan' Ungkap ARSSI

Secara keseluruhan, Rudyantho mengungkapkan gugatan ini dilakukan karena keberatan dengan OJK dalam proses pengambilalihan saham mayoritas Bank Bukopin, meski Bosowa masih memiliki hak dan dilindungi dalam UU.

Dalam menanggapi gugatan tersebut, Deputi Komisioner OJK Bidang Humas dan Logistik Anto Prabowo meminta semua pihak untuk terlibat dalam pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, khususnya kepada Bank Bukopin, yang sempat mengalami persoalan likuiditas.

Ia memastikan OJK tidak hanya bekerja untuk kepentingan pemegang saham tapi juga memastikan keamanan pengelolaan dana masyarakat di industri perbankan serta sektor keuangan secara keseluruhan.

Sebagai informasi, Bukopin sempat jadi perbincangan publik . Ini terkait maraknya pemberitaan mengenai nasabah yang sulit menarik dana, serta adanya kebijakan pembatasan penarikan dana di beberapa cabang perusahaan.

Sebelumnya, Bukopin memang menghadapi sejumlah hal yang pelik. Pertama soal kinerja bank (besarnya aset-aset berkualitas rendah serta permodalan). Kedua terkait tarik ulur siapa yang harus masuk untuk membantu menyuntikkan modal guna mengembalikan kondisi bank tersebut.

Sebagaimana diketahui, sejak sekitar 3 tahun lalu, Bukopin menghadapi persoalan kredit bermasalah (non-performing loan). Pada akhir 2017, rasio NPL gross Bukopin tembus 8,5 persen, sedangkan NPL nett di 6,37 persen.

Baca Juga :   Program Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, DPR beri Apresiasi

Penyebabnya, karena masalah kredit bermasalah yang terjadi pada sejumlah debitur besar bank ini. Sehingga, Bukopin berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan rasio kredit bermasalah tersebut.

Dalam perjalanannya, bank ini menghadapi ketatnya kondisi keuangan. Bahkan, BPK menyebut Bukopin adalah salah satu dari tujuh bank yang masuk dalam pengawasan.

Kakakter kepemilikan saham di Bukopin relatif berbeda dengan bank lain di Indonesia. Saham bank ini juga dimiliki koperasi induk, yang terbesar yakni saham yang dimiliki Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia atau Kopelindo sebesar 5,259 persen.

Kisruh kemudian muncul lantaran sebagian pemegang saham tak menghendaki Kookmin Bank Co Ltd atau KB yang berniat menjadi pengendali saham dengan menaikkan porsi kepemilikan hingga 51 persen.

Sebelum aksi korporasi, Bank asal Korea Selatan ini menjadi pemegang saham sebesar 21,996 persen, atau yang terbesar kedua setelah PT Bosowa Corporindo yang memiliki 23,395 persen.

Sementara pemerintah Republik Indonesia masih memegang kepemilikan di Bukopin sebesar 8,917 persen, dan sisanya dimiliki publik sebesar 40,4333 persen.

Editor : Realita Indonesia
Sumber : tempo.co

Bagikan :
error: Content is protected !!