Muncul 6 Kontroversi Vaksin Covid-19, Dari Pak Jokowi Nggak Mau Disuntik Duluan Sampai Penolakan Dari Masyarakat

Realita Indonesia – Pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech Ltd. Meski sudah masuk, vaksinasi tidak bisa langsung dilakukan lantaran masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Rencananya, vaksin akan mulai disuntikkan pada akhir Januari. Seiring dengan masuknya vaksin Covid-19 ke Tanah Air, sejumlah kontroversi muncul. Berikut ini sejumlah kontroversi tersebut.

1. Ribut harga vaksin di luar negeri lebih murah

Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa perusahaan pembuat Sinovac, Sinovac Biotech Ltd, menjual vaksin per dosis seharga US$ 1,96 (sekitar Rp 29 ribu) di Brasil. Harga ini sekitar sepuluh kali lipat lebih murah ketimbang yang dipatok untuk Indonesia.

Namun informasi itu dibantah Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir. Honesti mengatakan harga vaksin tak mungkin semurah yang dikabarkan karena biaya pengirimannya saja sekitar US$ 2. Dia juga memastikan harga vaksin di tiap-tiap negara tidak mungkin sama karena kebijakan terhadap subsidi dan pendanaannya berlainan.

“Mereka (Sinovac) sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma, yang memastikan bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak US$ 90 juta dengan pemerintah Brasil tidak tepat dan mengenai harga US$ 1.96 per dosis pun tidak tepat,” ujar Honesti pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Baca Juga :   Presiden Minta untuk Waspada, Indikator Kasus Covid-19 Naik.

2. Vaksin belum bisa digunakan awal Januari

Pemerintah sebelumnya menyatakan vaksinasi akan dimulai pada akhir 2020. Namun nyatanya, vaksin belum dapat disuntikkan bahkan pada awal Januari karena alasan regulasi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan baru akan mengeluarkan emergency use of authorization atau EUA untuk vaksin Covid-19 pada pekan ketiga Januari 2021. Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan EUA bisa terbit bila syarat kelengkapan data sudah lengkap.

“Persyaratan sudah ditetapkan berdasarkan forum bersama WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). EUA bisa diberikan saat pandemi asalkan ada data mutu, aspek keamanan dari hasil uji klinis fase satu dan dua yang sudah berjalan, serta interim analisis,” ujar Penny dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 19 November 2020.

EUA adalah izin vaksin yang bersifat sementara dan bukan merupakan izin edar. EUA dikeluarkan BPOM dalam keadaan darurat, seperti saat pagebluk Covid-19.

3. Sebanyak 16 persen masyarakat tolak vaksin

Sejumlah masyarakat disebut menolak vaksin Covid-19. Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan pemberian vaksin terhadap masyarakat yang menolak tersebut.

Baca Juga :   Pendaftaran CPNS 2021 Rencananya Bakal Dibuka Bulan Mei Hingga Juni

Erick mengatakan menurut data-data survei terakhir yang didapatkan, sekitar 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksinasi Covid-19. “Namun ada juga yang 16 persen tidak mau divaksin, kita juga tidak memaksakan,” katanya awal Desember lalu.

Meski terdapat penolakan, Erick yakin vaksin tetap dapat menekan penularan Covid-19 yang terus terjadi. Vaksin juga akan menekan angka kematian.

“Kalau ditanya apakah vaksin Covid-19 yang akan tersedia berkualitas, pemerintah menggunakan vaksin-vaksin yang dibeli berdasarkan sesuai standar WHO, yang sudah melalui uji klinis, dan KPCPEN pun terbuka kepada MUI, BPOM, semua pihak kita libatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama,” ujar Erick.

4. Efektivitas vaksin Sinovac belum dapat dipastikan

Dilansir berbagai sumber, Sinovac menyatakan belum memastikan angka efektivitas dari vaksinasi. Bila Bio Farma menyebut efektivitasnya mencapai 97 persen dalam uji klinis awal, angka tersebut mengacu pada level serokonversi.

Angka ini terpisah dari kemanjuran vaksin. Adapun tingkat serokonversi tidak sama dengan angka efektivitas vaksin.

5. Sri Mulyani sebut vaksin Covid-19 akan jadi game changer

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi pada 2021 akan membutuhkan faktor lain, selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen utama. Faktor lain tersebut misalnya mengenai pengendalian Covid-19.

Baca Juga :   Aplikasi Clubhouse Belum Terdaftar Di Kominfo, Bakal Pemutusan Akses?

“Maka munculnya vaksin menjadi penting, ini menjadi game changer buat kita. Karena Covid-19 adalah game changer buat kita, maka vaksin menjadi game changer kita,” ujar Sri Mulyani dalam webinar, Selasa, 8 Desember 2020.

Saat ini, ujar dia, impor 1,2 juta vaksin Covid-19 buatan Sinovac sudah tiba di Indonesia. Kendati demikian, vaksinasi baru akan dimulai setelah adanya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. “Diharapkan akan bisa diberikan sesudah kelulusan dari persyaratan keamanan oleh Badan POM.”

6. Jokowi tak ingin divaksin lebih dulu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Jokowi enggan divaksinasi duluan lantaran tidak mau melanggar aturan. Menurut dia, presiden ingin vaksinasi berjalan tertib dan sesuai dengan aturan.

“Ada yang bilang ini (vaksinasi) nanti bisa sakit, presidennya dulu disuntik. Presiden kemarin bilang, ‘saya nanti disuntik ramai-ramai saja dengan rakyat’. Jadi kelihatan. Jadi Jangan berburuk sangka, jauhkan itu buruk sangka,” ujar Luhut, kemarin.

Padahal, menurut Luhut, Jokowi bisa saja memperoleh vaksinasi lebih dulu. Dia pun meminta masyarakat tidak berburuk sangka.

Editor : Realita Indonesia

Sumber : Tempo.co

Bagikan :

Next Post

Emang Ada Jaminan Buat Semua Warga Bisa Bayar Vaksin?? Tolong Ya Pak Jokowi, Vaksin Mandirinya Di Batalin Aja 

Sen Des 14 , 2020
Realita Indonesia – Sebuah petisi yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggagalkan rencana vaksin mandiri diunggah melalui situs Change.org. Dalam petisi itu, warga mendorong pemerintah menggratiskan pemberian vaksin bagi seluruh rakyat. “Program vaksin mandiri adalah komersialisasi yang dapat menggagalkan vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminannya setiap warga Indonesia mau dan mampu […]

Breaking News

error: Content is protected !!