24 Juli 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

Mendagri Meminta Pemda fokus pada pemulihan ekonomi dalam penyusunan RAPBD.

Realita Indonesia – Di masa pandemi Covid-19, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) fokus pada pemulihan ekonomi dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

“Di tahun 2021 ini, strategi utama pemerintah adalah melaksanakan pemulihan ekonomi nasional,” kata Mendagri Tito dalam keterangan tulis yang dikutip pada Kamis (3/12/2020).

Dengan adanya penggaungan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dan 3T (Tracing, Testing, Treatment), serta rencana program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, tak lantas pada 2021 mendatang Indonesia bebas dari pandemi Covid-19. Sebab, pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi tersebut diyakini masih memerlukan waktu.

Baca Juga :   "Jokowi Minta Regulasi Fintech hingga Venture Capital Dibenahi" Kata Menparekraf Sandiaga

“Kalau kita lihat vaksinasi, kemungkinan memerlukan waktu, karena negara kita adalah negara besar dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Artinya apa? Pada Tahun 2021 kita masih berhadapan dengan persoalan pandemi ini, dan kalau persoalan pandemi ini masih berlangsung, artinya kita akan juga menghadapi permasalahan mirip Tahun 2020, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kita ingin memulihkan ekonomi sekaligus menekan Covid-19,” terangnya.

Oleh sebab itu, Tito menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi yang berdampak untuk masyarakat luas.

Tito mengakui bahwa di kuartal kesatu Tahun 2021, prediksi Bank Dunia pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa naik ke 5 persen. Menurutnya hal itu hanya bisa dilaksanakan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga :   Untuk Bangun Infrastruktur, Anies Baswedan Pinjam Dana PEN Pusat Rp 3,2 T

“Oleh karena itu, strategi pemerintah daerah dan pusat adalah membagi belanja barang dan belanja modal. Kalau belanja pegawai sudah pasti dibayarkan, belanja barang dan belanja modal diatur agar dapat direalisasikan dari kuartal ke kuartal secara merata atau bulan ke bulan secara merata,” jelas Tito.

Mendagri juga meminta dalam penyusunan RAPBD, pemda masih berpatokan pada kondisi pandemi Covid-19 yang mengedepankan aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi di dalamnya. Dalam hal ini pendampingan dan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) amat dibutuhkan.

“Nah ini sekarang teman-teman daerah sedang menyusun RAPBD, RAPBD ini betul-betul dibuat strateginya seperti itu, dan mohon kepada Kepala Perwakilan BPKP melakukan pendampingan dalam penyusunan RAPBD ini,” kata Tito.

Baca Juga :   Susah Tidur Dan Sering Stres, Ternyata Makan Bawang Sangat Membantu Meredakannya lho

“Jadi BPKP kita harapkan lebih agresif, lebih proaktif tidak hanya pada saat melakukan evaluasi akhir kegiatan, tapi pada saat awal perencanaan juga sudah memberikan pendampingan, sehingga ketika berjalan betul-betul sesuai dengan strategi Bapak Presiden, pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan ekonomi di Tahun 2021,” pungkasnya.

Sumber : Liputan6

Editor : Realita Indonesia

Bagikan :
error: Content is protected !!