Garut, Realita Indonesia.Com — Menanggapi berbagai pemberitaan yang melansir adanya dugaan praktek KKN dalam rekrutmen Panwaslu dan PPK di Kecamatan Pakenjeng, beberapa tokoh pemuda dan masyarakat Pakenjeng mulai angkat bicara untuk memberikan pendapat dan tanggapan. Beberapa diantaranya ketika ditemui dan diwawancarai awak media menjelaskan, bahwa masyarakat dan pemerintah serta institusi yang terkait di dalamnya baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut harus jeli dan bijak alias tidak sembrono dalam mensikapinya mengingat sangat terhormatnya ke dua badan negara tersebut.
Menurut Bahrul Alam (44) yang adalah Ketua PAC Pagar Nusa Kecamatan Pakenjeng, menurutnya kisruh tersebut bernuansa kepentingan pribadi yang dipolitisir. “Kalau hemat saya, pendapat tersebut abaikan saja, toh gendering tersebut ditabuh oleh peserta seleksi yang tidak lolos dalam test. Mungkin jika yang mengatasnamakan pemerhati demokrasi tersebut lolos seleksi, tentunya opini yang mencoreng ketenangan masyarakat Pakenjeng tidak aka nada”, terangnya.
Hal senada diungkapkan Ketua PAC Gerakan Rakyat Bersatu Jaya (GRIB JAYA) Kecamatan Pakenjeng Ir. Isma Priyana (Aris), “Saya yakin pihak Bawaslu Kabupaten Garut maupun unsur Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Garut khususnya di Kecamatan Pakenjeng akan hati-hati mensikapi hangatnya pemberitaan media masa elektronik tentang hal itu. Karena tentunya akan menjadi pemicu dan akan menjadi snow ball yang menggilas pelaksanaan pemilu ditahun 2024 mendatang, dan jika itu terjadi maka akan menjadi keberhasilan penggagalan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang tentunya hal itu sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”. Lebih lanjut Isma menghimbau agar masyarakat cerdas untuk tidak terpengaruh oleh pemberitaan-pemberitaan seperti itu. “Kalau satu kecamatan bisa diganggu dan diporak-porandakan, maka semua pihak yang gagal seleksi akan bergerak sama-sama mengorganisir diri se-Kabupaten Garut, ujungnya agenda nasional akan terhambat dan pemerintah akan jadi tarohannya. Kami sebagai ormas besar secara nasional tidak akan tinggal diam.
Siapapun yang coba coba merongrong penyelenggaraan negara oleh pemerintahan yang sah, itu akan berhadapan dengan kami baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan”, papar Isma kepada awak media.
Seorang Advocat dan pemerhati sosial juga mantan wartawan senior di Kabupaten Garut Rahmat Permana, SHI., SH., dicoba dihubungi awak media melalui sambungan celuller untuk dimintai pendapat mengenai kekisruhan yang terjadi di PPK dan Panwaslu Kecamatan Pakenjeng akhir-akhir ini, pihaknya mengakui sudah mendengar adanya kejadian tersbut.
Kepada awak media Rahmat menghimbau agar semua media bisa berimbang dalam memberitakan segala temuan dan fenomena di masyarakat. “Saya selaku mantan jurnalis merasa bahagia teman-teman media mampu produktif karena itu merupakan tolok ukur majunya kebebasan pers dinegeri ini.
Namun isi pemberitaan mesti berimbang dan harus berdasarkan investigasi yang dalam dan teliti melalui konfirmasi serta pengumpulan bukti-bukti kongkrit. Karena jika tidak, maka industri media akan hanya dijadikan alat politik dan mesin penghancur karier seseorang saja, padahal misinya adalah penyambung informasi yang valid kepada masyarakat disamping sebagai salah satu pilar demokrasi”, jelasnya.(Om Danur)
