13 Juni 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

Kemenkominfo merespons pembubaran BPT dan BRTI Oleh Presiden Joko Widodo

Realita Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merespons pembubaran Badan Pertimbangan Telekomunikasi (BPT) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenkominfo, Dedy Permadi mengatakan pihaknya tengah mengoordinasi pembubaran dua badan di bawah naungan Kemenkominfo tersebut.

“Sedang dikoordinasikan untuk segera melaksanakan dan menindaklanjuti Perpres tersebut,” kata Dedy kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/11).

BRTI dan BPT merupakan dua dari 10 badan dan lembaga nonstruktural. Keputusanini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020.Selanjutnya, tugas mereka dialihkan kepada kementerian terkait.

Dedy yang juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital mengatakan belum bisa menyampaikan informasi detail soal pengalihan tugas BPT dan BRTI ke Kemenkominfo.

Baca Juga :   SE Kapolri Terkait UU ITE, DPR Nilai Cegah Kriminalisasi di Ruang Digital

“Informasi lebih detail belum bisa kami sampaikan,” ujar Dedy.

Sebelumnya, Jokowi memutuskan untuk membubarkan BRTI dan BPT bersama dengan 8 badan dan lembaga non struktural lainnya.

Kedelapan badan yang dibubarkan Jokowi adalah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Komisi Nasional Lanjut Usia, dan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Dikutip dari situs Kemenkumham, Badan Pertimbangan Telekomunikasi bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang sifatnya strategis di bidang telekomunikasi

Sementara itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia disingkat BRTI adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Baca Juga :   KPK Diminta Masyarakat Antikorupsi Untuk Usut Dugaan Penyimpangan Dana Covid-19

Badan ini berfungsi untuk menyusun dan menetapkan aturan terkait penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dan internet. Kebijakan infrastruktur penyiaran juga ada di bawah badan ini, termasuk soal digitalisasi penyiaran dan multimedia.

Melansir laman resmi, badan ini juga menjadi pengawas persaingan usaha penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Begitu juga ketika terjadi perselisihan antar penyelenggara, diselesaikan oleh badan ini.

BRTI memiliki peran penting terkait fenomena SMS Spam hingga kasus pembobolan rekening perbankan dengan modus SIM Swap. CNN Indonesia.

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Realita Indonesia

Bagikan :
error: Content is protected !!