24 Juli 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

Juliari Batubara Korupsi, Tapi ICW Mengklaim Bahwa Kasus Ini Bisa Jadi Momen Perbaikan Pengadaan Barang Dan Jasa

Realita Indonesia – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni menilai penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus bansos Covid-19 merupakan momentum pemerintah memperbaiki pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Dewi mengatakan, ICW telah memetakan potensi masalah dan menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial, sejak awal program bansos dan penanganan Covid-19 lainnya, seperti belanja alat keselamatan kesehatan.

“Masalah tersebut setidaknya terkait PBJ yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan distribusinya,” kata Dewi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 7 Desember 2020.

Terkait bansos, ICW menemukan adanya masalah distribusi. Misalnya adanya pemotongan, pungutan liar, inclusion dan exclusion error akibat pendataan yang tidak update, hingga politisasi.

Baca Juga :   Proses Pembenahan Stadion Si Jalak Harupat Sudah Di Angka 80%, Untuk Sambut Piala Dunia U-20

ICW pun mendorong agar PBJ direncanakan serta dikelola secara transparan, misalnya menginformasikan perencanaan pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan mempublikasikan realisasi pengadaan. “Dengan begitu, publik dapat mengawasi apakah pengadaan telah dilakukan dengan mematuhi ketentuan pengadaan,” ujarnya.

Menurut Dewi, kondisi darurat pada dasarnya bukan pembenaran untuk menutup informasi dan melakukan pengadaan di ruang gelap, mengingat pengadaan darurat mempunyai potensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang cukup tinggi.

ICW mendorong agar KPK menelusuri pihak lain yang berpotensi terlibat atau menerima aliran dana hasil suap atau penerimaan hadiah. Juga menelusuri kemungkinan PPK, Menteri Sosial, dan pejabat lain di Kemensos menerima suap pada pengadaan paket sembako sebelum-sebelumnya.

Baca Juga :   Untuk Sektor Pariwisata, Menparekraf Sandiaga Uno Target Salurkan Anggaran Rp 100 M

KPK juga diminta menelusuri terjadinya praktek korupsi PBJ serupa di kementerian atau lembaga lain yang juga menangani PBJ penanganan Covid-19. “Kemensos dan kementerian atau lembaga lain serta pemerintah daerah terbuka dalam PBJ penanganan Covid 19, khususnya terkait rencana, realisasi, dan distribusi pengadaan,” kata Dewi.

Editor : Realita Indonesia

Sumber : Tempo.co

Bagikan :
error: Content is protected !!