Irwandi menegaskan Lurah Petamburan, Setiyanto tidak dicopot dari jabatannya.

Realita Indonesia – Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi menegaskan Lurah Petamburan, Setiyanto tidak dicopot dari jabatannya. Hanya saja, posisi Setiyanto digantikan sementara karena tengah menjalani perawatan Covid-19.

Agar proses penyembuhan secara maksimal, kata Irwandi, Setiyanto tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, posisinya sebagai lurah digantikan sementara oleh Kasie Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Tanah Abang Wirawan.

“Pak Lurah sedang dirawat kena Covid. Lagi sakit, jadi enggak aktif. Kalau sehat nanti masuk kantor lagi,” katanya, Rabu (2/12).

Irwandi membantah adanya pencopotan Lurah Petamburan sebagai buntut kerumunan yang terjadi di kediaman Rizieq Syihab, pimpinan Front Pembela Islam (FPI), di Petamburan pada 14 November 2020.

Kerumunan di kediaman Rizieq juga menyebabkan Bayu Meghantara dicopot dari jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Pusat dan Andono Warih dari jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Keduanya dianggap telah lalai dan abai terhadap antisipasi yang melibatkan kerumunan masa di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Baca Juga :   Pernyataan Jokowi Membingungkan Masyarakat, Minta Daerah Jangan Sok-sokan Lockdown

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir, mengatakan, keduanya telah dicopot dari jabatannya terhitung tanggal 24 November 2020.

“Seusai dicopot, keduanya langsung dimutasi sebagai anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sampai ada penugasan lebih jauh,” ucap Chaidir, Sabtu (28/11).

Chaidir mengatakan pencopotan Bayu dan Andono berdasarkan hasil audit inspektorat. Dalam audit Inspektorat, imbuh Chaidir, tidak hanya Bayu dan Andono yang diperiksa melainkan Camat Tanah Abang Muhammad Yassin, Lurah Petamburan Setiyanto, Kepala Bidang Pengelola Kebersihan Dinas LH Edy Mulyanto, Kepala Suku Dinas LH Jakpus Marsigit, dan Kepala Seksi Pengendalian Kebersihan Dinas LH Aldi Jansen.

“Pemeriksaan oleh inspektorat sendiri berdasar dari instruksi gubernur kepada Plt Inspektur Inspektorat DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat untuk memeriksa Bayu dan Andono terkait adanya dugaan potensi pelanggaran terhadap arahan Gubernur pada jajaran wilayah,” ujarnya.

Baca Juga :   'Industri Otomotif Sektor Andalan Penyumbang Perekonomian RI' Ungkap Menperin

Arahan gubernur berisi 5 langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan. Arahan itu disampaikan secara tertulis kepada jajaran dalam Koordinasi Wilayah.

Semua menyatakan memahami arahan gubernur, namun ditemukan bahwa di lapangan arahan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu dari 5 butir arahan itu diantaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau memfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa.

Dalam kegiatan kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu, jajaran kecamatan, kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup ditemukan justru meminjamkan fasilitas milik pemprov untuk kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

Anies, kata Chaidir, langsung meminta agar Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa terjadi kelalaian dalam melaksanakan perintah.

Baca Juga :   Yuk Bikin Surabi Pandan Sup Kinca

“Permasalahannya bukan sekadar soal terjadinya peminjaman, tapi soal lima arahan tertulis yang jelas dan tegas dari atasan tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka mengakui dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada,” ucapnya.

Semua prosedur kepegawaian dan tata kelola pemerintahan dijalankan untuk melaksanakan pemeriksaan serta penindakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sumber : Merdeka.com

Editor : Realita Indonesia

Bagikan :

Next Post

Rumah Ibunda Mahfud di Pamekasan Dijaga Banser, Usai Dikepung Ratusan Massa.

Rab Des 2 , 2020
Realita Indonesia – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas telah menginstruksikan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) untuk menjaga rumah orangtua Mahfud MD untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, seperti kejadian pengepungan oleh ratusan orang Selasa (1/12) siang. Pihaknya memiliki kewajiban melakukan pengamanan karena Mahfud […]

Breaking News

error: Content is protected !!