Ini Kata Muhammadiyah, Dorongan Bubarkan FPI Mengemuka.

Realita Indonesia – Dorongan agar membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) kembali ramai mengemuka dengan adanya hashtag #BubarkanFPI yang menjadi trending di Twitter. Sebelumnya juga ada pernyataan dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebut apabila perlu FPI dibubarkan saja, menyusul sejumlah kegiatan melanggar aturan yang dilakukan ormas tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyerahkan munculnya wacana pembubaran ormas FPI yang mengemuka di publik kepada negara.

“Negara sudah punya konstitusi, negara sudah punya perundang-undangan, negara sudah punya aturan, dan negara sudah punya perangkat,” kata Haedar Nashir secara daring saat konferensi pers Jelang Tarjih Muhammadiyah XXXI di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (23/11/2020).

Baca Juga :   Presiden Jokowi Sebut Kalau 70% Rakyat Sudah Divaksinasi, Covid-19 Bisa Mental

Menurut Haedar, implementasi dari konstitusi, serta peraturan perundang-undangan disertai perangkat aparat yang dimiliki, sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara.

Dengan berbagai instrumen yang dimiliki tersebut, menurut dia, munculnya berbagai tindakan melawan hukum seperti gerakan separatisme, tindakan kriminal, serta gerakan melawan hukum lainnya selayaknya menjadi kewenangan negara untuk menindak.

“Segala macam gerakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, dengan perundang-undangan, dengan hukum yang berlaku, dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, ya dipulangkan kepada negara dan seluruh instrumennya untuk melakukan tugas dan kewajiban-nya,” tutur Haedar seperti dikutip dari Antara.
2 dari 3 halaman
Hanya Bertugas Berdakwah

Muhammadiyah beserta gerakan keagamaan lainnya, menurut Haedar, memiliki tugas untuk berdakwah serta menyebarluaskan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehingga tidak perlu dibebani oleh hal-hal yang telah menjadi tanggung jawab negara.

Baca Juga :   Ridwan Kamil Mengajak DPRD REI Jabar untuk membangun rumah di Rebana Metropolitan.

“Karena itu semuanya dikembalikan kepada negara dengan dasar hukum konstitusi dan peraturannya serta praktik untuk melakukan tugas dan kewajiban-nya,” ucap dia.

Sumber : Liputan6

Editor : Ralita Indonesia

Bagikan :

Next Post

Dana BSU Kemendikbud sebesar Rp 1,8 juta telah disalurkan dengan sekali penerimaan.

Sel Nov 24 , 2020
Realita Indonesia – Kabar bahagia bagi para Tenaga Kependidikan (PTK) non-PNS. Dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kemendikbud sebesar Rp 1,8 juta telah disalurkan dengan sekali penerimaan. Sasaran yang mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut berstatus non-PNS meliputi dosen, guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, […]

Breaking News

error: Content is protected !!