12 Juni 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

Grand Indonesia, Tugu Selamat Datang Berujung Denda 1 Miliar

Realita Indonesia, Jakarta -Grand Indonesia harus membayar denda Rp 1 miliar gegara logo ‘Tugu Selamat Datang’. Bagaimana duduk perkaranya?

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan Grand Indonesia memakai logo ‘Tugu Selamat Datang’ tanpa izin ahli waris Henk Ngantung. Hal itu tertuang dalam putusan PN Jakpus, Rabu (20/1/2021).

Gugatan dilayangkan ke Grand Indonesia oleh ahli waris Henk Ngantung, yaitu Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung.

Untuk informasi, Henk Ngantung adalah seniman dan Gubernur Jakarta 1964-1965. Henk Ngantung membuat sketsa tugu sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan pada 1962. Sketsa itu direalisasikan dalam bentuk patung di Bundaran Hotel Indonesia. Sketsa itu akhirnya diberi nama Tugu Selamat Datang.

Sketsa itu dilindungi Pasal 40 huruf f UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di sisi lain, sketsa itu telah mendapatkan Sertifikat Hak Cipta Nomor 46190 yang dikeluarkan Kemenkum HAM. Adapun logo Tugu Selamat Datang mulai dipakai Grand Indonesia sejak 2004.

Pada 2020, ahli waris menggugat Grand Indonesia secara perdata dengan nilai gugatan Rp 16 miliar. Rinciannya yaitu kerugian per tahun Rp 1 miliar dikalikan 16 tahun. Namun gugatan dicabut karena mengikuti petunjuk pengadilan bahwa kasus itu adalah kasus kekayaan intelektual, bukan perkara perdata.

Baca Juga :   UU Ciptaker Tingkatkan Kesejahteraan Petani Dan Lindungi Lahan

Dalam putusan PN Jakpus, Majelis yang diketuai Agung Suhendro itu memutuskan almarhum Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa ‘Tugu Selamat Datang’ dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa ‘Tugu Selamat Datang’.

Hal itu sebagaimana dimuat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang percatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190.

“Menyatakan bahwa Tergugat (Grand Indonesia) telah melanggar hak ekonomi Penggugat atas ciptaan sketsa/gambar ‘Tugu Selamat Datang’ dengan mendaftarkan dan/atau menggunakan Logo Grand Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa ‘Tugu Selamat Datang’,” ujar majelis yang beranggotakan Makmur dan Dulhasin.

Karena Grand Indonesia dinyatakan melanggar hak ekonomi ahli waris, Grand Indonesia dibebani ganti rugi kepada ahli waris.

“Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat atas penggunaan Logo Grand Indonesia sebesar Rp 1 miliar yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,” ucap majelis.

Ada 10 poin alasan mengapa hakim memberikan denda ke Mal Grand Indonesia Rp 1 miliar. Salah satu poinnya adalah tergugat menggunakan sketsa ‘Tugu Selamat Datang’ pada Logo PT Grand Indonesia tersebut adalah tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa ‘Tugu Selamat Datang’ tersebut.

Baca Juga :   Karena Pendataan Yang Tidak Akurat, Bu Megawati Tegur Presiden Jokowi

“Oleh karena itu terbukti Tergugat melakukan pelanggaran hak ekonomi Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa ‘Tugu Selamat Datang’ tersebut,” demikian isi putusan PN Jakpus

Sementara itu, masih dalam putusan PN Jakpus, pihak Grand Indonesia menyatakan Grand Indonesia diduga telah melanggar hak cipta milik Penggugat.

“Bila demikian halnya, maka yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah terlebih dahulu mengajukan gugatan pembatalan atas merek-merek milik Tergugat, dan sesudahnya bila Tergugat masih menggunakan Ciptaan milik Penggugat, barulah Penggugat dapat menuntut Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Hak Cipta milik Penggugat,” demikian bunyi jawaban pihak Grand Indonesia dalam putusan PN Jakpus di halaman 9, Rabu (20/1/2021).

Grand Indonesia pun menilai gugatan ahli waris Henk Ngantung kabur dan prematur. Menurut pihak tergugat, Monumen Selamat Datang diresmikan oleh Sukarno pada 1962. Penggugat baru mendaftarkan (mencatatkan) haknya pada 2009 dan dicatatkan pada 2010.

“Sehingga gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,” ujarnya.

“Henk Ngantung pada saat membuat sketsa Patung/Tugu Selamat Datang adalah atas perintah Presiden Soekarno dan dalam posisi sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga (Alm) Henk Ngantung maupun ahli warisnya tidak berhak menyebut dirinya sebagai Pencipta/Pemegang Hak Cipta karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,” bebernya.

Baca Juga :   'Untuk Menguatkan Operational Ready Force, Korps Marinir Disiapkan Maksimal' Ungkap KSAL

Walaupun sudah pernah didaftarkan (dicatatkan) sebelumnya pada 2010 di bawah No 46190 oleh Penggugat, menurut pihak Grand Indoensia, pendaftaran (pencatatan) tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai tanda pengakuan negara atas Sketsa “Tugu Selamat Datang” merupakan ciptaan (Alm) Henk Ngantung.

“Karena pencatatan tersebut hanya berupa anggapan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan,” cetusnya.

Grand Indonesia dalam waktu dekat akan mengganti logo ‘Tugu Selamat Datang’ yang mereka gunakan. Penggantian logo itu dilakukan sebagai bentuk menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), yang menyatakan hak cipta ‘Tugu Selamat Datang’ ada pada ahli waris Henk Ngantung.

“Sebagai perusahaan yang taat peraturan, kami dalam waktu dekat akan mengganti logo,” kata Corporate Communications Manager Grand Indonesia Dinia Widodo, Rabu (20/1/2021).

Grand Indonesia menyatakan tidak akan melakukan upaya perlawanan hukum atas putusan PN Jakpus tersebut. Pihaknya sedang melakukan langkah untuk melaksanakan putusan tersebut.

“Termasuk itu,” kata Dinia soal hukuman denda Rp 1 miliar yang dijatuhkan kepada Grand Indonesia.

Grand Indonesia mengaku sebagai perusahaan yang taat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Termasuk dalam memakai logo ‘Tugu Selamat Datang’ sudah dilakukan sesuai prosedur hingga muncul putusan PN Jakpus.

“Kami tidak berencana melakukan upaya hukum atas putusan itu,” Dinia menegaskan.

Sumber: detik.com

Editor: Realita Indonesia

Bagikan :
error: Content is protected !!