Di Awal Januari 2021, Penyaluran Bansos Tunai Sudah Disiapkan Kemensos

Realita Indonesia – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan pihaknya siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai pada awal Januari 2021.

Bansos pada tahun ini seluruhnya dalam bentuk uang tunai, termasuk wilayah Jabodetabek yang sebelumnya mendapatkan dalam bentuk sembako.

“Kita siap salurkan bansos tunai di awal Januari 2021,” ujar Hartono dalam webinar Forum Merdeka Barat, Selasa (29/12/2020).

Hartono mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menginstruksikan untuk mengubah bansos sembako ke dalam bentuk tunai.

Pihak Kementerian Sosial juga bakal bekerjasama dengan PT Pos dan Himbara untuk penyaluran bansos tunai.

“Bu Risma sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan persiapan untuk melakukan modifikasi dari bansos sembako ke dalam bansos tunai,” tutur Hartono.

Menurut Hartono, penyaluran bansos harus dipercepat untuk membantu masyarakat. Selain itu, Kementerian Sosial juga berupaya agar bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

“Kita harus menyalurkan Bansos ini di awal-awal harus cepat ya. Kita juga terus memperbaiki dari ketepatan sasaran dan juga dari prinsip akuntabilitasnya,” pungkas Hartono.

Baca Juga :   Sri Mulyani : 20.000 Desa di Indonesia Belum Rasakan Internet

Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma mengatakan daftar penerima bantuan sosial untuk 2021 hampir rampung.

Data penerima yang dimiliki pemerintah pusat akan diserahkan ke daerah untuk disesuaikan sebelum kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah pusat pada 1 Januari 2021.

Setelah data diterima, Pemerintah Pusat maka bantuan sosial akan segera disalurkan.

“Sesuai dengan instruksi bapak presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan,” kata Risma dalam Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Risma mengatakan PT Pos akan mulai menyalurkan bantuan tunai pada 4 Januari 2021.

Diharapkan dalam satu pekan seluruh bantuan dapat segera disalurkan.

“Tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanisme yang sangat berbeda,” kata dia.

Baca Juga :   Lewat UU Ciptaker Tenaga Kerja Asing Masuk ke Startup, Nasib Talenta Lokal?

Risma menjelaskan bantuan yang sifatnya tunai segera disalurkan ke penerima manfaat agar dapat membantu perekonomian daerah.

Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan roda perekonomian di daerah dapat berputar.

“Karena kalau kita lihat kalau misalkan bantuan untuk sembako itu rata-rata itu 3,76 triliun kalau dibagi 500 sekian daerah maka kurang lebih ada sekitar 60 miliaran di daerah sehingga dan itu berputar untuk makanan, maksudnya kebutuhan pokok. Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah,” pungkasnya.

Adapun bantuan sosial yang diberikan pada 2021 diantaranya:

Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima mencapai 10 juta dengan anggaran Program PKH tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun.

Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan jumlah penerima sebanyak 18,5 juta. Adapun nilainya menjadi Rp 200 ribu per penerima manfaat denga anggaran pada 2021 sebesar Rp 44,7 triliun.

Baca Juga :   Aid For Google Search

Program bansos tunai bagi 10 juta penerima manfaat dengan nilai Rp 300 ribu per bulan setiap penerima manfaat. Diberikan selama 4 bulan dari Januari-April.

Bansos Sembako Warga DKI Jakarta Akan Diganti Bantuan Sosial Tunai pada 2021

Pemerintah merevisi penyaluran sejumlah bantuan sosial antisipasi dampak Pandemi Covid-19.

Diantaranya bantuan sosial untuk DKI Jakarta yang tadinya berupa sembako akan diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Untuk wilayah Jabodetabek yang menggunakan skema sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Penyaluran bantuan sosial tunai tersebut akan dilakukan melalui PT Pos.

Warga penerima manfaat tidak perlu datang ke kantor pos untuk mengambil bantuan, karena akan diantarkan langsung oleh petugas pengantar.

Editor : Realita Indonesia

Sumber : Tribunnews.com

Bagikan :

Next Post

Ditolak Oleh SMI Perihal Pajak Mobil 0 Persen, Tapi Katanya Jokowi Setuju Loh!

Rab Des 30 , 2020
Realita Indonesia – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana pajak mobil baru 0 persen di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Kendati begitu, rencana ini secara tegas ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden (Jokowi). Secara prinsip beliau setuju tapi Kemenkeu masih dalam proses […]

Breaking News

error: Content is protected !!