15 Mei 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

Bos Bosowa: OJK Pertontonkan Dagelan, Sebut RUPSLB Bank Bukopin Janggal

Bos Bosowa: OJK Pertontonkan Dagelan, Sebut RUPSLB Bank Bukopin Janggal ( foto Dok.Bisnis Tempo.co )

Realita Indonesia – Manajemen PT Bosowa Corporindo mengungkapkan kejanggalan dalam rapat pemegang saham umum luar biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) pada 25 Agustus 2020. Adapun RUPSLB tersebut memutuskan perusahaan asal Korea Selatan, KBKookmin Bank menjadi pemegang saham pengendali (PSP) baru dari Bank Bukopin.

“Ini saya agak emosional karena RUPSLB kemarin itu sangat menyesalkan bagi kami. Kenapa? OJK mempertontonkan satu dagelan. Kalau mau dibilang itu, benar-benar mempermalukan OJK itu sendiri,” kata Direktur Utama Bosowa Corporindo, Rudyantho kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Padahal, menurut dia, di tengah pandemi seperti sekarang, pemerintah seharusnya berusaha mengarahkan setiap pemangku kepentingan untuk berada pada jalur penegakan hukum.

Direktur Keuangan Bosowa Corporindo, Evyana Mukti, menjelaskan secara detail hal-hal janggal yang terjadi pada pengambilan keputusan RUPSLB tersebut. Satu di antaranya, soal Penawaran Umum Terbatas (PUT V) melalui penerbitan saham baru dengan memberikan penawaran tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD).

Baca Juga :   Menteri Susi Tak Mau Dipasangkan Dengan Ganjar Pranowo Dan Anies Baswedan, Kenapa?

PUT V ini, menurut Evyana, merupakan hasil RUPS pada Oktober 2019 yaitu melakukan right issue. Akhirnya efektif Akhir bulan Juni 2020, tapi untuk menjadi proses PUT V ini pun Bosowa sempat diminta untuk menandatangani surat namanya LOU.

“Isinya Bosowa harus menyetujui PUT V ini tidak jadi, langsung ke private placement atau PMTHMETD,” katanya. Hal ini yang tidak bisa diterima oleh Bosowa. Sebab, berdasarkan aturan, keputusan RUPS memutuskan PUT dan bukan private placement. Oleh karena itu, Bosowa mendesak agar dilakukan PUT V.

Saat menjelang RUPSLB itu, Evyana menyebutkan, tiba-tiba ada surat dari OJK bahwa Bosowa harus menjalani fit and proper test kembali sebagai pemegang saham pengendali (PSP). Padahal bila melihat porsi kepemilikan sahamnnya di Bank Bukopin sebanyak 23 persen, Bosowa sudah bukan pemegang saham pengendali melainkan Kookmin.

Oleh karena itu, Evyana merasa aneh bila OJK meminta dilakukan fit and proper test. Dengan adanya surat OJK itu pula, ia menilai hak suara Bosowa sebagai pemegang saham pada RUPSLB telah dihilangkan. Sehingga saat itu dirasa tak ada gunanya bila tetap berada acara tersebut dan Bosowa melakukan walk out.

Baca Juga :   UU Cipta Kerja : Membuat PT Perseroan Perorangan Tidak Perlu Pakai Akta Notaris

Dalam RUPSLB itu mayoritas pemegang saham Bank Bukopin menyetujui hasil pemungutan suara terkait dengan pelaksanaan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement kepada KB Kookmin Bank.

Suara yang hadir sebanyak 8,47 miliar saham. Dari angka tersebut, sebanyak 3,87 persen suara atau yang mewakili 328,15 juta saham menyatakan tidak setuju dan 1,98 persen atau 168,03 juta saham abstain terhadap mata acara persetujuan private placement Kookmin Bank.

Adapun mayoritas atau sebanyak 94,14 persen suara atau yang mewakili 7,98 miliar saham menyetujui dan total suara setuju sebanyak 96,12 persen. Private placement ini merupakan kelanjutan dari Penawaran Umum Terbatas (PUT) V yang dilakukan pada Juli lalu. Dalam PUT V, Kookmin Bank mengeksekusi semua haknya dan beberapa pemegang saham minoritas.

Baca Juga :   'Pemaksaan Vaksinasi Covid-19 Merupakan Pelanggaran HAM' Amnesty International

Akhirnya, pemodal asal Korea Selatan itu menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan kepemilikan 33,9 persen. Adapun Bosowa yang sebelumnya sebagai pengendali memiliki 23,4 persen. Saham lainnya digenggam oleh Negara Republik Indonesia 6,37 persen dan pemegang saham publik dengan kepemilikan di bawah lima persen mencapai 36,33 persen.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo menyampaikan bahwa belum mengetahui detil gugatan. Namun, dia memastikan bahwa otoritas bekerja tidak berdasarkan kepentingan pemegang saham suatu bank.

“Sebagai otoritas kami tidak bekerja untuk kepentingan pemegang saham tetapi justru keamanan dana masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan kepercayaan kepada perbankan dan industri keuangan pada umumnya,” ujar Anto ketika dihubungi.

Editor : Realita Indonesia
Sumber : tempo.co

Bagikan :
error: Content is protected !!