Batu Bara Bebas Royalti Dalam UU Cipta Karya, “Lantas Apa Yang Didapat Negara?” Ujar Pengamat

Realita Indonesia – Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan royalti batu bara, bagi para pelaku usaha yang fokus melakukan hilirisasi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 128 A Klaster Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, aturan baru itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha yang melakukan hilirisasi batu bara. “Mereka akan berlomba-lomba untuk memanfaatkan nilai tambah karena tidak perlu membayar apa-apa ke negara, tapi mereka mendapatkan pemasukan,” tuturnya.

Oleh karenanya, dengan adanya insentif royalti 0 persen itu, Mamit meyakini industri hilirisasi batu bara akan tumbuh lebih cepat ke depannya. Namun, Mamit juga menyoroti aturan itu dari sisi penerimaan negara. “Kalau royalti 0 persen terus negara dapat apa,” katanya.

Baca Juga :   "Kerja Keras 10 Bulan Dihancurkan Kegiatan Kerumunan" Ungkap MUI

Ia pun mengaku tidak setuju apabila kebijakan ini dinilai mampu mengatasi permasalahan defisit neraca minyak dan gas (migas). Sebagai informasi, salah satu hasil hilirisasi batu bara adalah Dimethyl Ether (DME) yaitu produk alternatif pengganti elpiji.

“Ada yang bilang mengurangi CAD (Current Account Deficit) sektor migas. Saya kira enggak bisa seperti itu,” katanya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pembebasan royalti batu bara diberikan sebagai bentuk insentif kepada pelaku usaha hilirisasi.

Menurut dia, melalui kebijakan tersebut harga batu bara RI akan menjadi lebih kompetitif dibanding negara lalin. “Investasi bisa dlaksanakan, proyek bisa dibangun tenaga kerja bisa terserap,” katanya.

Baca Juga :   Webminar Internasional, Siap Digelar AKPI Untuk Belajar Hukum Kapailitan Dari Negara Lain

Editor : Realita Indonesia

Sumber : kompas.com

Bagikan :
error: Content is protected !!