Adanya Lockdown Dapat Meningkatkan Angka Kemiskinan Kata WHO, Lantas Apa Alternatifnya?

Realita Indonesia – 100 juta orang diperkirakan Bank Dunia akan mengalami kemiskinan ekstrem sepanjang 2020. Semua itu karena pandemi COVID-19.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun kini memperingatkan para pemimpin negara agar tidak mengandalkan penerapan lockdown sebagai langkah utama mengatasi pandemi COVID-19. Karena Ada kerugian signifikan yang disebabkan lockdown, khususnya terhadap ekonomi global.

Dilaporkan New York Post, Senin (12/10/2020), Utusan Khusus (Special Envoy) WHO Dr. David Nabarro mengatakan, tindakan pembatasan seperti itu hanya boleh diperlakukan sebagai upaya terakhir.

Hal itu disampaikan oleh Dr. Nabarro dalam sebuah wawancara video dengan majalah Inggris, The Spectator. “Kami di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak menganjurkan penguncian (lockdown) sebagai cara utama pengendalian virus ini,” ujarnya

Dr. Nabarro juga menyampaikan, “Satu-satunya saat kami yakin bahwa lockdown dapat dibenarkan adalah untuk memberi Anda waktu untuk mengatur ulang, menyusun kembali, menyeimbangkan kembali sumber daya, melindungi petugas kesehatan yang kelelahan, tetapi pada umumnya, kami lebih memilih tidak melakukannya.”

Lockdown hanya memiliki satu konsekuensi yang tidak boleh Anda remehkan, dan itu membuat orang miskin menjadi semakin miskin,” sebutnya.

Kemudian, ia menambahkan, lockdown juga telah memberikan dampak parah pada negara-negara yang mengandalkan pariwisata. “Lihat saja apa yang terjadi pada industri pariwisata di Karibia, misalnya, atau di Pasifik karena orang-orang tidak berlibur.”

“Lihat apa yang terjadi pada petani kecil di seluruh dunia. Lihat apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan. Tampaknya kita mungkin memiliki dua kali lipat kemiskinan dunia pada tahun depan. Kami mungkin memiliki setidaknya dua kali lipat anak-anak yang mengalami malnutrisi,” jelas Dr. Nabarro.

Pada 17 September lalu, PBB baru merilis laporan terkait nasib anak-anak di tengah pandemi COVID-19. Jumlah anak-anak yang hidup miskin meningkat hingga mendekati 150 juta.

“Secara global, jumlah anak-anak yang hidup dalam kemiskinan melonjak hingga nyaris 1,2 milar, sebuah penambahan 15 persen sejak pandemi menyerang awal tahun ini,” tulis PBB dalam situs resminya.

Para anak-anak itu berasal dari hampir 80 negara. Peneliti UNICEF berkata 45 persen anak-anak tersebut setidaknya tak mendapat akses salah satu hal berikut: pendidikan, kesehatan, rumah, nutrisi, sanitasi, dan air.

Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore membenarkan bahwa lockdown turut memberi dampak kemiskinan. Keluarga-keluarga yang berhasil lolos dari kemiskinan kembali jatuh miskin, sementara yang sudah miskin nasibnya semakin terperosok.

Baca Juga :   Di Arab Saudi, Indonesia Membangun Kantor Layanan Haji Dan Umrah

“COVID-19 dan tindakan lockdown yang diterapkan untuk mencegah penyebarannya telah mendorong jutaan anak-anak semakin dalam menuju kemiskinan,” ujar Fore.

UNICEF mengingatkan bahwa situasi ini dapat memburuk dalam beberapa bulan kemudian kecuali pemerintah nasional dan global turun tangan untuk meringankan pukulan yang terjadi.

UNICEF mengapresiasi inisiatif dari pemerintah yang memudahkan akses pendidikan, seperti lewat tayangan radio atau televisi. Namun, oleh karena kemiskinan yang menyerang bersifat multi-dimensi, maka solusinya juga perlu multi-dimensi.

Rekomendasi kritis yang diberikan UNICEF adalah perlindungan sosial, kebijakan fiskal inklusif, investasi di pelayanan sosial, dan intervensi ketenagakerjaan untuk mendukung keluarga agar mebawa keluar anak-anak dari kemiskinan dan mencegah situasi makin terpuruk.

Kebijakan lain yang disarankan adalah layanan kesehatan yang baik, menyediakan bantuan untuk pendidikan jarak jauh, dan berinvestasi di kebijakan yang ramah keluarga, seperti cuti berbayar dan child care.

“Anak-anak yang kehilangan pendidikan lebih mungkin untuk dipaksa ke dalam kerja anak atau pernikahan dini dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan dalam tahun-tahun yang akan datang. Kita tidak bisa membiarkan seluruh generasi anak-anak menjadi korban dari pandemi ini,” ujar Inger Ashing, CEO Save the Children yang bermitra dengan UNICEF.

Laporan terbaru Bank Dunia berjudul Reversals of Fortune juga menunjukkan data yang senada. Dalam laporan itu, 100 juta orang diperkirakan akan mengalami kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2020 akibat COVID-19.

Kemiskinan ekstrem adalah jika pengeluaran di bawah US$ 1,9 per hari (Rp 27 ribu).

“Bersamaan dengan kerugian langsung ke nyawa-nyawa manusia, COVID-19 telah mengakibatkan bencana ekonomi ke seluruh dunia yang gelombang kejutnya terus menyebar, sehingga lebih banyak nyawa terancam,” tulis laporan Bank Dunia seperti dikutip Senin (12/10/2020).

Negara-negara pendapatan menengah (middle income countries) akan terdampak berat. Sebanyak 72 juta orang diperkirakan akan menjadi miskin pada skenario baseline), namun skenario downside dampaknya bisa 94 juta.

Banyak orang miskin baru diperkirakan berasal dari perkotaan. Ini karena adanya efek lockdown ke beberapa sektor. Orang-orang miskin baru juga lebih terdidik dan memiliki aset-aset ketimbang mereka yang miskin pada tahun lalu.

“Banyak orang miskin baru kemungkinan besar berada di pelayanan informal, konstruksi, dan manufaktur, sektor-sektor yang terdampak lockdown dan pembatasan mobilitas lainnya, serta social distancing wajib,” tulis Bank Dunia.

Baca Juga :   Berkat Insentif PPnBM Harga Mobil Diprediksi Turun, Berapa Kira-kira Kisarannya??

“Orang miskin baru kemungkinan lebih banyak bekerja di luar sektor agrikultur (contohnya, di manufaktur, konstruksi, dan perdagangan wholesale dan ritel di Afrika Selatan; dan pada sektor jasa di Nigeria dan Indonesia),” lanjut laporan itu.

Bank Dunia berkata penurunan kesejahteraan akan berlanjut hingga virus terkendali, lockdown dilonggarkan, dan pertumbuhan kembali berlanjut.

Bank Dunia menegaskan, dampak ekonomi COVID-19 terjadi di seluruh dunia, dampaknya pun bisa jangka panjang kepada golongan tertentu. Ini terutama berdampak ke 40 persen warga termiskin.

Bank Dunia memberikan data shared prosperity yang fokus pada 40 persen populasi yang miskin di suatu negara. Shared prosperity menyorot kemampuan konsumsi rumah tangga pada kalangan 40 persen tersebut.

Melalui data itu, maka akan terlihat dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat miskin di suatu negara. Angka 40 persen itu dipilih agar memperkecil kemungkinan terjadinya data error.

Di tengah pandemi COVID-19 dan lockdown, pertumbuhan ekonomi bagi kalangan 40 persen itu akan semakin menurun di beberapa negara.

Daerah yang paling terdampak adalah Timur tengah dan Afrika utara yang pertumbuhan shared prosperity-nya minus 1,5 atau 2 basis poin lebih rendah dari 2012-2017. Sementara, pertumbuhan shared prosperity di Amerika Latin dan Karibia adalah minus 1 persen, turun 3,2 basis poin pada 2012-2017.

Daerah Asia Timur dan Pasifik masih mengalami pertumbuhan yakni 1,92 persen, meski turun nyaris 3 basis poin dari 2012-2017.

Rata-rata shared prosperity adalah 2,3 persen di periode 2012-2017. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan shared proserity bisa makin parah jika ekonomi tidak pulih.

“Rata-rata shared prosperity untuk 2019-2021 adalah minus 0,02 persen, artinya maka tak ada pertumbuhan bagi bawah 40. Lebih lama kontraksi (ekonomi) yang saat ini terjadi, maka akan makin besar penurunan pada shared prosperity,” tulis World Bank.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga praktisi kesehatan Ari Fahrial Syam menilai lockdown atau karantina wilayah yang berkepanjangan memang sebaiknya dihindari, karena juga menyangkut hal lain seperti ekonomi.

Lockdown itu masih ada tempatnya kasih napas, seperti kemarin PSBB diperketat itu kan sebenarnya memberikan napas petugas kesehatan untuk mengatur diri, mempersiapkan diri lagi,” ujarnya.

Ari menyebutkan, lockdown mampu mengurangi pergerakan masyarakat yang juga menurunkan jumlah kasus. Namun, metode ini bukan cara yang tepat untuk dilakukan jangka panjang.

“Tapi tetap pada waktu-waktu tertentu, lockdown itu tetap dibutuhkan. Karena untuk memberikan kesempatan kepada fasilitas kesehatan mempersiapkan diri dan lain-lain.”

Baca Juga :   Digarong Penambang Ilegal, Hutan Lindung Remu Papua Barat

Untuk masyarakat, Ari mengatakan bahwa pernyataan tersebut harus dimaknai bahwa seseorang boleh beraktivitas tetapi dengan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Sayangnya, masih banyak orang yang mengartikan suatu pelonggaran pembatasan berarti mereka bebas melakukan apa saja, salah satunya adalah pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta.

“PSBB transisi ini tetap harus warning. Apabila naik lagi, ya kita mesti rem lagi. Karena harus dikasih kesempatan untuk petugas kesehatan untuk menurunkan dulu. Prinsipnya itu tetap harus 3M harus dijaga.”

Ari menambahkan, yang tak kalah penting juga adalah pemeriksaan usap (swab) secara masif haruslah dilakukan. “Kalau tidak diikuti dengan itu ya susah, karena virus itu masih ada di tengah-tengah kita.”

Ari menilai, apabila dibandingkan dengan negara yang sudah melakukan lockdown total sejak awal pandemi, Indonesia sudah terlambat apabila ingin melakukan karantina wilayah. “Jadi ya itu tadi, rem-gas, rem-gas saja.”

Dokter spesialis penyakit dalam ini juga mengatakan, memang di beberapa negara Eropa saat ini tengah menghadapi gelombang kedua COVID-19. Namun, mereka sudah berhasil mengendalikan angka kematiannya sehingga sudah tak lagi tinggi.

“Karena memang mereka sudah tahu cara mengantisipasi agar tidak terjadi kematian. Kita pun sebenarnya juga termasuk berhasil, di Indonesia kan angka kesembuhan kita sudah lebih dari 75 persen.”

Salah satu cara yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia untuk mengendalikan COVID-19 adalah karantina wilayah atau lockdown. Ari mengakui lockdown mampu mengurangi pergerakan masyarakat yang juga menurunkan jumlah kasus. Namun, metode ini bukan cara yang tepat untuk dilakukan jangka panjang karena juga menyangkut hal lain seperti ekonomi.

“Tapi tetap pada waktu-waktu tertentu, lockdown itu tetap dibutuhkan. Karena untuk memberikan kesempatan kepada fasilitas kesehatan mempersiapkan diri dan lain-lain.”

Karantina wilayah, sambung dia, bisa saja dilakukan dalam keadaan tertentu misalnya apabila terjadi kasus yang tidak terkendali. Hal ini bisa dilihat dengan melimpahnya pasien di IGD dan ICU yang sulit diakses.

“Jadi memang ada peningkatan yang masif di tengah masyarakat. Kalau sudah begitu ya sudah orang tidak boleh bergerak. Dan tracing, sebenarnya kuncinya adalah pemeriksaan yang masif.”

Editor : Realita Indonesia

Sumber : liputan6.com

Bagikan :
error: Content is protected !!