27 Juli 2021

Realita Indonesia

Platform Blog & Publikasi Online

390 Pelanggar Protokol Kesehatan Diajukan ke Pengadilan, Kata Mahfud MD

Mahfud MD ( foto Dok.anadoluagency )

Realita Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyebut, sudah ratusan orang di berbagai daerah yang diajukan ke pengadilan karena melanggar penerapan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19.

“Sudah ratusan orang diajukan ke pengadilan dengan KUHP maupun UU lain karena melanggar disiplin protokol kesehatan. Dalam rapat terakhir sudah ada 390 orang, mungkin sekarang bertambah,” kata Mahfud, dikutip dari Antara, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Mahfud menekankan bahwa pendisiplinan terhadap protokol kesehatan COVID-19 tetap diutamakan secara persuasif, seperti melalui peran ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

“Diberitahu bahayanya penyakit seperti itu, dengan persuasif. Itulah sebabnya Bapak Presiden eksplisit menyebut PKK supaya banyak berperan. Tentu tidak hanya PKK, tetapi bahwa PKK itu ada di depan atau berperan penting. Artinya, persuasif dengan cara halus,” katanya.

Baca Juga :   Kemendikbud membuka seleksi bagi guru honorer atau non Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam rangka persuasi pula, Mahfud mengingatkan bahwa budaya dan kearifan lokal harus diperhatikan, misalnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memilih tidak akan menerapkan penegakan hukum bagi pelanggar disiplin itu.

“Semuanya kalau bisa tanpa penegakan hukum. Kalau selama orang masih bisa diajak bicara, seperti kata Gubernur DIY, selama orang bisa diajak bicara, ngapain pakai penegakan hukum? Ajak bicara saja. Nah, persuasif itu artinya,” kata Mahfud.

Cara Persuasif

Namun, Mahfud menegaskan bahwa penegakan hukum terpaksa ditempuh jika orang sudah tidak mengindahkan lagi cara-cara persuasif.

“Kalau terpaksa terjadi, orang yang karena wataknya, selain tidak peduli dengan keselamatan dirinya dan orang lain, di situlah ‘ultimum remidium’ dilakukan. Tindakan yang terpaksa dilakukan itu artinya ‘ultimum remidium’ karena jalan lain yang lebih halus tidak bisa lagi,” katanya.

Baca Juga :   Lookup For Pc Help

Yang jelas, kata Mahfud, pemerintah sudah memerintahkan polisi dan pengadilan untuk menegakkan hukum jika ada bagian masyarakat melawan petugas.

“Sekarang berdasarkan UU, inpres, Presiden sudah minta polisi dan TNI untuk membantu pemerintah kalau perlu melalui penegakan hukum untuk protokol kesehatan ini,” katanya.

Editor : Realita Indonesia
Sumber : liputan6.com

Bagikan :
error: Content is protected !!